• Selamat Datang di Website Resmi KPU Kabupaten Pati
  • Jl. Kolonel Sunandar No.54, Pati
  • kab_pati@kpu.go.id
  • Emailkab_pati@kpu.go.id
  • Telepon(0295) 381 422

Focus Group Discussion (FGD) Bersama Kpu Kota Surakarta

Selasa, 17 Desember 2019 sekitar pukul 13.30 WIB s.d Selesai, di ruang diskusi Rumah Pintar Pemilu (RPP), KPU Kabupaten Pati kembali menerima tamu. Kali ini yang hadir adalah rombongan dari KPU Kota Surakarta, Jawa Tengah yang tercatat sebagai salah satu KPU Kab/Kota penyelenggara pilkada serentak 2020 di Provinsi Jawa Tengah.

Maksud dan tujuan kehadiran KPU Kota Surakarta ke KPU Kabupaten Pati adalah untuk melakukan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka persiapan penyelenggaraan pilkada serentak 2020. Tema FGD yg yang dipilih adalah terkait Pilkada dengan Satu Pasangan Calon, demikian yang disampaikan pimpinan rombongan Nurul Sutarti, SP, M.Si yang juga merupakan Ketua KPU Kota Surakarta.

Nurul Sutarti, SP, M.Si hadir ke KPU Kabupaten Pati didampingi oleh Kajad Pamuji Joko Waskito, SP Anggota KPU Kota Surakarta Divisi Perencanaan, Data dan Informasi serta Suryo Baruno, SP, MM Anggota KPU Kota Surakarta Divisi Teknis Penyelenggaraan. Selain Anggota, tercatat dari jajaran Sekretariat Kota Surakarta turut serta mendampingi Sekretaris, Kasubbag TP & Hupmas, serta beberapa orang Staf Sekretariat.

Sementara itu, jajaran KPU Kabupaten Pati yang mengikuti FGD dimaksud adalah Ketua, para Anggota, Sekretaris, para Kasubbag dan beberapa orang Staf Sekretariat. Demikian yang disampaikan Imbang Setiawaan, ST selaku Ketua KPU Kabupaten Pati dalam sambutan selamat datang memperkenalkan tim yang mengikuti FGD.

Sebagai pengantar diskusi, Supriyanto, SH, MH Anggota KPU Kabupaten Pati Divisi Teknis Penyelenggaraan kembali didaulat mempresentasikan pengalamannya menjadi Penyelenggara Pilkada Pati 2017 dengan Satu Pasangan Calon. Hal-hal yang serius didiskusikan dalam FGD dimaksud adalah terkait tahapan Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau, Pencalonan, Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi hingga Perselisihan Hasil Pemilihan. “Diskusi dalam FGD terjadi cukup hangat terutama terkait pembahasan tahapan pendaftaran dan akreditasi lembaga pemantau, mengingat dalam hal Pilkada dengan Satu Pasangan Calon, lembaga pemantau terdaftar dan terakreditasilah yang diberikan hak legal standing oleh Mahkamah Konstitusi. Kewenangan penerimaan pendaftaran dan menerbitkan akreditasi lembaga pemantau pada pilkada serentak 2020 oleh siapa? Jajaran KPU atau Bawaslu ?. Apabila melihat hukum positif yang berlaku saat ini, kewenangan itu masih berada di jajaran KPU. Namun jangan lupakan saat ini jajaran Bawaslu juga sedang melakukan yudisial review, terkait kewenangan dalam UU Pilkada untuk disesuaikan dengan UU Pemilu” ujar Supriyanto, SH, MH menjelaskan salah satu proses diskusi yg terjadi dalam FGD.